Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sektor kelautan dan perikanan secara hybrid yang melibatkan seluruh stakeholder terkait di Ruang Pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan, Senin, 22 April 2024. Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Makmur Hidayat, S.Pi, MM dengan Narasumber yang hadir secara online yaitu Kepala Biro Perencanaan KKP RI, Dr. Andy Artha Donny Oktopura, S.T., M.T., M.Eng., Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Lampung, Ir. Dwiyana Suharyati, MM dan hadir langsung Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Lampung, Kaizan, SP, M.Si.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2025 – 2026 merupakan masa transisi sehingga secara khusus diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode RPJMD Berakhir pada tahun 2024. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus tetap berjalan ditengah hiruk pikuk pelaksanaan pemilihan presiden maupun kepada daerah, meskipun keduanya berdampak langsung pada proporsi anggaran pembangunan di daerah. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap dilaksanakan, serta fokus pada kegiatan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Visi Indonesia Emas tahun 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” yang kemudian diturunkan menjadi Visi Lampung 2025 – 2045 yaitu Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan. Sejalan dengan visi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki Kebijakan Ekonomi Biru dengan 5 Agenda Prioritas yaitu Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pembersihan Sampah Plastik di Laut, Pembangunan Budidaya Laut Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan, Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Memperluas Kawasan Konservasi Laut. Dari ketiga kebijakan tersebut, terdapat benang merah pembangunan berkelanjutan yang perlu didukung dengan program dan kegiatan yang sesuai di sektor kelautan dan perikanan.

Dimasa transisi tahun 2025 – 2026 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan masih akan fokus melanjutkan program – program unggulan yang masih relevan untuk untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta target kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan, antara lain :

1.   Pengembangan  komoditas  ikan air  tawar lokal melalui kegiatan Restocking ke perairan umum daratan, bantuan benih, induk dan pakan serta pengembangan UPTD BBALP untuk pembenihan ikan lokal ekonomis penting dan komoditas air payau.

2.   Bantuan alat tangkap ramah lingkungan seperti bubu rajungan dan jaring.

3.   Pengembangan Aplikasi E KPB dan asuransi nelayan berjaya.

4.   Program Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan, sesuai dengan Pergub Nomor 47 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Di Perairan Pesisir Timur Provinsi Lampung.

5.   Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan Program bersih pantai melalui gerakan Bulan Cinta Laut.

6.   Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

7.   Diversifikasi produk olahan, peningkatan mutu dan pemasaran produk olahan hasil perikanan. 

8.   Pengembangan pelabuhan perikanan.

Selain program dan kegiatan yang sudah berjalan, diharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten/ kota antara lain terkait revitalisasi dipasena, pembangunan kawasan disekitar Balai Budidaya Air Tawar di Mesuji, penataan kawasan disekitar pelabuhan perikanan, pembinaan pokmaswas dan pengawasan PUD, dan isu strategis lainnya.

Melalui kegiatan Musrenbang ini diharapkan terjalin komunikasi yang semakin baik, kolaborasi dan sinergi antar pihak untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.