Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, memimpin rapat terkait Pengembangan Keramba Jaring Apung Laut bersama Ketua Komisi IV DPR RI dan Bupati Tanggamus di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/07). Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Bupati Tanggamus, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, jajaran Forkompimda serta undangan yang telah ditentukan.
Pemanfaatan Lahan Budidaya Laut di Lampung belum dilakukan secara optimal padahal potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung yang besar diantaranya Lampung memiliki luas perairan laut (12 mil) 24.820 km2, luas wilayah pesisir 440.010 ha, panjang garis pantai 1.182 km dengan pulau-pulau kecil sebanyak 132 pulau. Kecilnya pemanfaatan potensi ini disebabkan oleh kurang tersedianya benih, modal yang diperlukan cukup besar, perubahan pola fikir dari menangkap menjadi pembudidaya, dan resiko yang besar dalam pengusahaan budidaya.
Pengembangan Keramba Jaring Apung di Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus dapat dijalankan untuk menjadi bagian dalam mendukung Ketahanan Pangan di wilayah Kabupaten Tanggamus. Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkomitmen mendukung persiapan, perencanaan, hingga pelaksanaan program pengembangan Keramba Jaring Apung, dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan Keramba Jaring Apung.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung juga mempunya harapan, diantaranya Lampung menjadi lumbung udang nasional, menjadi 5 besar penghasil ikan air tawar (Patin), mengembalikan populasi ikan andemik (Jelabat dan Baung), bisnis Rajungan berkelanjutan dan menjadi 3 besar pengekspor rajungan, branding produk olahan asal Lampung, menjadi destinasi pilihan ekowisata bahari, dan meminimalisir IUU Fishing.
Sementara itu Gubernur Lampung dalam arahannya mengatakan bahwa pengembangan Teluk Semangka sebagai lokasi Budidaya Laut Lampung sudah berjalan, dan kedepan akan dibangun Politeknik Perikanan yang telah ditandai penyerahan sertifikat tanah dalam rangka hibah pada saat kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan pada hari minggu yang lalu. Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan kajian untuk merencanakan pembangunan Politeknik tersebut.
